Subsidi Penggugah Kesadaran Wali Murid

Sekolah swasta di Banyuwangi kini dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah tunduk pada pemkab dengan tidak memungut Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dari siswa. Sebagai imbalannya, mereka akan mendapat kucuran subsidi dari pemkab.
Besarnya subsidi tergantung dari jumlah siswa sekolah yang bersangkutan. Kalau jumlah siswa banyak, subsidi yang diterima sekolah juga semakin gede. Gambaran rincinya, SMA swasta dapat subsidi Rp 50 ribu untuk masing-masing siswa perbulan. Sedangkan subsidi SMK swasta disubsidi Rp 65 ribu setiap siswa perbulan.
Misalnya, sebuah SMA swasta memiliki seribu orang siswa. Jika dia menerima pilihan pertama itu, maka sekolah itu akan menerima kucuran dana Rp 50.000 x 1.000 = Rp 50 juta perbulan. Namun jika sebuah SMA swasta punya siswa hanya 20 orang, tentu yang mereka dapatkan hanya Rp 1 juta.
Subsidi tersebut memang bisa membantu kegiatan operasional sekolah. Cukup atau tidak cukup, banyak atau sedikit, semua bergantung kembali ke sekolah masing-masing.
Namun di sisi lain, pengelola sekolah swasta di Banyuwangi merasa subsidi itu masih kurang. Selama ini, mereka tidak hanya butuh dana operasional untuk kegiatan belajar mengajar (KBM). Namun, pengelola sekolah swasta juga butuh membayar gaji guru. Kalau sekadar operasional KBM, mereka mengaku cukup karena di sekolah negeri dana BOS sebanyak itu cukup. Bedanya, guru sekolah negeri sudah digaji oleh pemerintah.
Sementara itu, pilihan kedua adalah menolak subsidi pemkab tersebut. Tetapi dengan begitu, pengelola sekolah swasta bisa tetap merdeka memungut SPP dari siswa. Berapapun besarnya SPP yang dipungut, tidak akan ada lagi yang menyoal. Namun harga ‘kemerdekaan’ memungut SPP itu harus dibayar mahal. Kucuran pundi subsidi dari APBD bakal hangus, sekolah yang bersangkutan ngaplo.
Memang, dua pilihan menolak atau menerima subsidi itu bukan masalah menang atau kalah. Apalagi masalah gengsi atau martabat. Semua bergantung kembali pada semua pihak yang terlibat dalam pendidikan di Bumi Blambangan. Kembali pada niat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya generasi penerus di tlatah Blambangan ini.
Yang menyikapi tidak harus pengelola sekolah swasta. Wali murid juga harus bijak menyikapi pilihan ini. Kemajuan pendidikan (sekolah swasta) akan tercapai, kalau didukung dengan kesadaran wali murid. Bagaimana bentuk supportnya, itu yang perlu direnungi mendalam oleh wali murid sendiri. Yang jelas, kita semua tinggal di Jawa Timur yang dikenal puunya motto Jer Basuki Mawa Bea.