Menuju Muspida Perempuan

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan di Banyuwangi tidak mau kalah dengan anggota legislatif. Mereka menuntut Bupati Ratna Ani Lestari untuk memberikan porsi 30 persen komposisi pejabat, agar diisi oleh kaum hawa.
Ini satu langkah maju bagi PNS perempuan di Bumi Blambangan. Paling tidak, mereka sudah berani bersuara menuntut persamaan dalam masalah jabatan.
Sementara itu, sejatinya Banyuwangi sudah selangkah lebih maju dari pada beberapa kabupaten lainnya di Jawa Timur. Karena, daerah ini dipimpin oleh kaum perempuan (sama seperti Kabupaten Tuban). Bahkan, bukan mustahil kalau nanti Ketua DPRD Banyuwangi juga akan dijabat oleh perempuan.
Dalam waktu dekat, wakil rakyat akan menggelar pilihan Ketua DPRD Banyuwangi. Sesuai hasil konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri RI, jatah Ketua DPRD Banyuwangi harus berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Nah, partai berlambang bola dunia dan sembilan bintang itu mengajukan dua kandidat.
Kandidat yang pertama adalah Zainal Arifin Salam yang juga digadang-gadang kalangan ormas di Banyuwangi. PKB juga berusaha merapatkan barisan, agar Zainal bisa terpilih jadi orang nomor satu di gedung DPRD Banyuwangi.
Sedangkan kandidat kedua adalah Emi Hidayati yang termasuk salah satu Kartini di gedung wakil rakyat Banyuwangi. Mantan Ketua Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Banyuwangi itu bisa jadi kuda hitam dalam bursa pemilihan ketua DPRD.
Bahkan, peluang Emi untuk maju menjadi ketua dewan sama besarnya dengan kans yang dimiliki Zainal Arifin Salam. Karena yang punya hak pilih adalah 45 orang anggota dewan. Meski PKB tampaknya berusaha meng-gol-kan Zainal sebagai pemenang, tetapi keputusan tetap berada di tangan 45 anggota dewan. Selain Fraksi Kebangkitan Bangsa, masih ada Fraksi PPP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi PDIP. Di tangan fraksi-fraksi itulah, keputusan akan ditetapkan. Bagaimana kedua kandidat bisa merangkul suara-suara fraksi itu.
Terlepas dari pertarungan politik itu, seandainya Emi menang, ini tentu akan jadi kemenangan kaum Kartini di Banyuwangi. Karena Bupatinya sudah perempuan, Ketua DPRD-nya juga perempuan. Nah, kalau duet kepemimpinan dipegang kaum perempuan, bukan mustahil Kapolda Jatim akan menunjuk perwira perempuan sebagai Kapolres Banyuwangi. Demikian juga dengan Kajati jatim, Pangdam V Brawijaya dan Pangarmatim. Ada juga kemungkinan (meski sangat tipis), mereka menunjuk Kejari perempuan, Dandim dan Danlanal perempuan.
Kalau itu benar-benar dilakukan, tentu bisa disebut sebagai kemenangan Kartini di Bumi Blambangan. Tinggal mereka yang akan membuktikan, apakah prestasi kinerjanya bisa setara atau bahkan melebihi kinerja yang telah dicapai Muspida laki-laki. Kalau mereka bisa membuktikan kinerja bagus, tentu rakyat tidak lagi menyoal masalah gender. (*)