Pentingnya Harmoni Eksekutif-Legislatif

PEMBAHASAN Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011 di Kabupaten Situbondo masih belum kelar. Hingga kemarin (28/1), tahapan yang dilalui masih seputar KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Perencanaan Plafon Sementara).

Bahkan, DPRD mengembalikan KUA PPAS yang diserahkan oleh eksekutif dengan alasan draf tersebut tidak lengkap. Tahapan ini sejatinya sudah sangat jauh terlambat. Bahkan sesuai Permendagri No. 13, eksekutif seharusnya sudah menyerahkan pada bulan Juni atau Juli tahun sebelumnya.

Meski begitu, berlarut-larutnya pembahasan RAPBD ini juga sempat diwarnai aroma tak sedap hubungan eksekutif dengan legislatif dengan latar belakang Pemilukada lalu.

Nah, harus disadari bahwa begitu seseorang terpilih menjadi pejabat publik, dia harus memosisikan diri sebagai milik seluruh rakyat. Meski berangkat dari jalur politik, seorang pejabat publik harusnya mengabdikan diri sepenuhnya untuk rakyat. Dia harus mampu menanggalkan semua kepentingan politik, kepentingan pribadi, kepentingan golongan dan kelompoknya.

Kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan seluruh rakyat. Bupati – Wakil Bupati merupakan pejabat publik dan representasi sebagai pucuk pimpinan eksekutif. Sedangkan para wakil rakyat di DPRD itu juga pejabat publik. Mereka adalah representasi dari legislatif.

Idealnya, antara eksekutif dan legislatif harus satu visi dalam menyusun dan menuntaskan APBD. Sebab, APBD ini terkait dengan kepentingan rakyat banyak. Eksekutif harus bekerja dengan cepat, cermat, serta tepat dalam bekerja menyusun rancangan APBD sesuai dengan prosedur. Demikian pula dengan pihak legislatif. Para wakil rakyat ini juga idealnya tetap kritis dan bijak dalam proses pengesahan APBD. Intinya, semua harus mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat Situbondo.

Jangan sampai, pembahasan RAPBD terus molor dan tak kunjung tuntas. Jika hal itu terus berlarut-larut, yang rugi adalah rakyat Situbondo sendiri. Pembangunan akan terhambat, seluruh kegiatan ekonomi masyarakat juga akan terkena dampaknya secara langsung atau tidak langsung.

Karena itu, perlu adanya kompromi-kompromi antara eksekutif dengan legislatif. Semua itu dilakukan demi kepentingan rakyat banyak. Jika dua kutub itu sudah berjalan serasi selaras dan seimbang, tentu saja daerah akan semakin tumbuh dan maju. Ini yang jadi cita-cita dan harapan seluruh rakyat. Yang paling penting, keterlambatan ini harus jadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali di masa mendatang. (*)